Loading...

Peran LBH PUI dalam Pemerintahan

LBH PUI berperan sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam mewujudkan keadilan hukum yang menyeluruh berpihak kepada yang lemah, menjaga marwah umat, dan melandaskan pada nilai-nilai Islam. Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Ummat Islam (LBH PUI) bukan hanya berperan sebagai pembela masyarakat di jalur hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang adil, beradab, dan berpihak kepada rakyat, dengan semangat nilai-nilai Islam. LBH PUI turut mendorong pemerintah yang bersih, demokratis dan berorientasi pada keadilan sosial.

  1. Mitra pemerintah dalam pemberian bantuan hukum gratis (pro bono), LBH PUI membantu pemerintah menjalankan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan, sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan menyediakan layanan hukum yang profesional dan berlandaskan nilai keislaman.

  2. Mendorong kebijakan hukum yang pro rakyat dan Islami, melalui advokasi kebijakan, kajian hukum, dan partisipasi dalam forum publik, LBH PUI berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dibuat berpihak kepada keadilan sosial, perlindungan perempuan dan anak, hak pekerja, serta nilai-nilai keummatan.

  3. Edukasi hukum dan penguatan kesadaran konstitusional warga, LBH PUI turut membantu pemerintah dalam membangun budaya hukum di masyarakat melalui program pendidikan hukum, penyuluhan di komunitas, sekolah, pesantren, dan lingkungan warga, serta pelatihan paralegal berbasis umat.

  4. Pengawas partisipatif terhadap pelaksanaan hukum dan HAM, sebagai bagian dari masyarakat sipil, LBH PUI menjalankan peran kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum termasuk mendorong transparansi, akuntabilitas aparat penegak hukum dan perlindungan HAM di tingkat lokal maupun nasional.

  5. Mewakili aspirasi umat kepada negara, LBH PUI menjadi penyalur suara dan aspirasi umat Islam dalam berbagai persoalan hukum, sosial dan kemasyarakatan, serta menjembatani antara komunitas akar rumput dan institusi pemerintah.

banner